Indonesia e-Government


Cerita Pendahuluan

Hari itu, ‘terpaksa’ izin tidak masuk kerja, karena harus mengurus IMB rumah ortu yang sedang direnovasi. Kabar dari pemborong, Satpol PP sudah ‘berkunjung’ ke lokasi dan menanyakan IMB.

Pengurusan dimulai dengan meminta surat keterangan dari Pak RT, lalu meminta surat keterangan dari kelurahan.

Kel

Gambar. Ilustrasi Layanan di Kelurahan

Konsep Surat Keterangan RT diprint hari sebelumnnya. Di hari H, tinggal minta tanda tangan Pak RT yang kebetulan lagi ngobrol di depan rumah. Berbekal surat tersebut dan beberapa dokumen lainnya (surat tanah, ajb, dsb), berangkatlah ke kelurahan.

Saya sengaja memakai batik plus nametag PNS saya, ingin ngetes apakah nametagnya sakti dan kebal dari intrik oknum kelurahan.

Sesampainya di kelurahan, saya langsung menuju meja resepsionis. “Selamat pagi Pak, saya mau ngurus surat keterangan untuk membuat IMB”

“Oh, silakan masuk ke sini”, saya diarahkan ke meja didalam area resepsionis.

“Buat IMBnya mau ngurus sendiri atau mau saya bantu urusin?” tanya petugas tersebut, pertanyaan yang sudah saya antisipasi

“saya ngurus sendiri Pak, dan nanti dibantu oleh orang Pemkot” mendengar itu, petugas terlihat sedikit kecewa

“Mas, kementerian keuangan-nya yang dimana?” petugas itu ternyata ngeh dengan nametag yang saya kenakan.

“di pusat Pak, di Sekretariat Jenderal”

tik ketik ketik ketik.. beberapa waktu kemudian. (ada beberapa drama se)

“ini Pak surat keterangannya, sudah ditandatangan Pak Lurah,”

“terimakasih banyak ya Pak”

“tapi ada administrasinya Pak”, petugas tersebut memelankan suaranya sambil memberikan gerakan jempol, telunjuk, dan jari tengahnya, simbol dari fulus

“hmm, berapa Pak?”

“300rb Pak..”

“300rb mahal amat!” saya cukup shock dengan angkanya. terlalu mahal untuk sekedar surat keterangan lurah.

Setelah nego, sampailah kesepakatan 200rb. ya tentunya dengan berat hati..

hari itu total kerugian ekonomi adalah 500rb-an (gabungan dari ‘uang palakan’, potongan tunjangan kinerja, tidak dapat uang makan)


e-Government

Istilah indah ini sudah cukup lama familiar ditelinga kita. Waktu kuliah dulu, banyak ide-ide tentang penerapan e-Government di Indonesia. Salah satu produk dari ide yang akhirnya dibuat adalah web pelaporan masyarakat. Namanya Bark-IT, yang artinya “Gonggongin..” atau “Laporin..”. aplikasi itu juga menjadi sebuah tugas akhir seorang adik kelas. Namun, tidak kembangkan lagi karena kesibukan yang lain.

Di saat yang sama, di level nasional Indonesia sudah memiliki aplikasi serupa namun lebih powerful. Baik dari sisi teknologi, maupun proses bisnisnya. silakan dicek di lapor.go.id . kita bisa menyampaikan laporan tentang layanan kurang baik dari instansi pemerintahan, fasilitas umum yang rusak dan lain-lain. Admin aplikasi akan memverikasi lalu mendisposisi ke unit pemerintahan yang terkait untuk ditanggapi dan diselesaikan.

Istilah e-Government setidaknya memuat beberapa harapan masyarakat:

  1. Kemudahan layanan publik (pencatatan sipil, pendidikan, kesehatan, dsb)
  2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
  3. Transparansi pemerintahan
  4. dsb..

Dari cerita nyata di awal tulisan ini, bisa terlihat bahwa e-Government belum optimal penerapannya. Di pemerintah pusat, e-Government sepertinya dikawal dan digaungkan oleh Kemenpan RB dan Kominfo. Beberapa event nasional yang mengundang Kementerian Lembaga telah dilakukan.

Silakan didownload dan dibaca-baca materi-materi yang disampaikan di event yang membahas e-Government :

  1. Kemenpan RB (Paparan) : Paparan 2016 e-Government Collaboration Project Kick Off Meeting Jakarta, 20-september-2016 => http://www.menpan.go.id/download/file/5201-paparan-2016-e-government-collaboration-project-kick-off-meeting-jakarta-20-september-2016
  2. Kominfo (Bahan Uji Publik): Slide Arsitektur e-Government Nasional => https://drive.google.com/open?id=0B4tREHDsizjkUjM1cDQzcmIta1U
  3. Kominfo (Bahan Uji Publik): Dokumen Arsitektur e-Government Nasional => https://drive.google.com/open?id=0B4tREHDsizjkYkhLOTlEaUttNk0

Poin (2) dan (3) boleh dikomentari dan dibari masukan, karena judulnya adalah bahan uji publik.

Hemat saya, e-Government sebaiknya perlu ada pembagian role yang jelas. Siapa inisiator dan regulatornya, siapa pendukungnya, bagaimana payung hukumnya. karena dikhawatirkan tumpang tindih ke depannya. Di Malaysia, semua hal terkait e-Government (khususnya pengelolaan Enterprise Architecture) dikomandoi oleh satu unit dibawah jabatan Perdana Menteri, yaitu Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (http://www.mampu.gov.my/).

Ada informasi yang menarik. Berdasarkan tulisan ilmiah dari Institute of e-Government, Waseda University, Peringkat e-Government Indonesia pada tahun 2015 berada di peringkat 29 (baca: 2015_waseda_iac_e-government_press_release). Sebelumnya peringkat Indonesia adalah 32. Ada 9 unsur penilaian :

  1. Network preparedness
  2. Cyber security
  3. Management Optimization
  4. National Portal
  5. Online Services
  6. GCIO (Government Cheif Information Officer)
  7. e-Government Promotion
  8. e-Participation
  9. Open Government

Kata rekan, ada dua kemungkinan peningkatan peringkat tersebut. Kemungkinan pertama: memang terjadi peningkatan penerapan e-Government atau kemungkinan kedua: how to supply datanya yang keren. FYI, kontributor dari Indonesia untuk supply data ke Institute of e-Government adalah Pak Prof. Dr. Suhono Harso Supangkat dari ITB. Terimakasih Pak Prof..

Apapun kemungkinan yang benar, tentunya kita setuju bahwa perbaikan dan peningkatan layanan publik yang terus dilakukan.

Izinkan saya menyampaikan analisis. Penerapan e-Government harus direncanakan secara baik dan komperehensif, diujicobakan secara bertahap dan dievaluasi setiap periode. Tema yang menarik untuk dijadi fokus utama (difase awal) adalah layanan kependudukan. Kita paham e-KTP adalah proyek raksasa yang menelan biaya triliyunan rupiah. Dalam perencanaannya,  perlu disepakati filosofi dasarnya. Filosofi yang menurut saya telah disepakati single identity number. sekali lagi single identity number.. dengan kata lain, bukan fisik kartunya yang menjadi pondasi utama e-KTP. Namun, sistem database kepegawaian dan proses bisnisnya yang perlu menjadi prioritas.

Kalau proses dilalui masyarakat dalam pembuatan atau update data e-KTP masih sama dengan KTP manual (bahkan lebih cepat yang manual), maka e-KTP dapat dikatakan tidak memberikan value lebih bagi masyarakat.

Sebuah video hasil liputan kompasTV yang mendampingi Walikota Surabaya sidak pelaksanaan layanan e-KTP menjadi viral di social media maupun media nasional.

Ada pelajaran penting dari video tersebut. Bahwa, proses layanan kependudukan saat ini memang cukup merepotkan, perlu dilakukan Business Process Management (BPM). Kota sekelas Surabaya (baca: tempo) saja masih repot mengurus e-KTP, apalagi kota-kota yang lain. Saya salut dengan sikap Walikota Surabaya atas empatinya.

Ada beberapa Walikota/Bupati yang kreatif melihat celah-celah improvement yang bisa dilakukan. Contohnya, beberapa Walikota menginstruksikan pegawai pengurus e-KTP untuk lembur. atau memberikan nomor HP untuk registrasi antrian pengurusan e-KTP via SMS, sehingga masyarakat terhindar dari ngantri yang terlalu lama. no HP tersebut akan mengirimkan SMS tentang kapan masyarakat harus hadir. Ridwan Kamil melakukan kreatifitas yang apik dalam pengurusan e-KTP :

1. Pendaftaran urutan antrian rekam e-KTP cukup via sms ke nomor hotline kecamatan. Operator kecamatan akan mengirim sms kapan datang untuk perekaman. Jadi tidak perlu mengantri fisik berjam-jam di kecamatan.

2. Warga yang sepuh atau sakit akan dilayani dengan visitasi petugas perekaman e-KTP ke rumah warga.

3. Semua rekam e-KTP cukup dengan Kartu Keluarga di Kecamatan. Tidak perlu pengantar RT/RW/Kelurahan.

4. Jika ada data yang keliru, tidak perlu koreksi KK dahulu ke Kantor Disdukcapil. Langsung saja ke kantor kecamatan untuk rekam e-KTP dengan penjelasan. Koreksi KK bisa dilakukan setelah tanggal 30 September 2016.

5. Cetak fisik KTP akan diberitahukan kemudian, menyesuaikan dengan suplai blanko KTP dari Kemendagri.

(Baca: Twit Ridwan Kamil).

Kesimpulan kecil : Indikator keberhasilan dari e-Government bukan sekedar dari peringkat dari riset oleh sebuah lembaga. Keberhasilan e-Government bisa dilihat dari kepuasan masyarakat atas pemerintahnya. as simple as that 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: